JARAK.ID, Kabupaten Gorontalo – Bulan suci Ramadan identik dengan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun bagi Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Anton Abdullah, puasa tak boleh jadi alasan layanan publik ikut “berpuasa”.
Anton menegaskan, pemerintah daerah harus tetap memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat meski ritme kerja mengalami penyesuaian selama Ramadan. Ia meminta pejabat eselon II atau kepala dinas turun tangan langsung memastikan kinerja jajarannya tetap prima.
“Saya mengingatkan agar lembaga pelayan publik tidak mengendurkan kualitas layanan kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan. Meski ada penyesuaian jam kerja bagi ASN, standar pelayanan minimal harus tetap terjaga,” tegas Anton, Jumat (20/02/2026).
Menurutnya, puasa adalah ibadah. Namun melayani masyarakat dengan baik juga bagian dari ibadah. Karena itu, hak-hak publik terhadap layanan administratif maupun teknis tidak boleh terhambat hanya karena alasan jadwal kerja yang berubah.
Untuk memastikan komitmen tersebut bukan sekadar wacana, Komisi I DPRD berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik layanan vital. Beberapa yang masuk daftar pantauan antara lain kantor kependudukan (Dukcapil), rumah sakit, hingga pusat pelayanan terpadu satu pintu.
Langkah ini, kata Anton, penting agar masyarakat tetap mendapatkan respons cepat dan solusi nyata, meski sedang menjalani ibadah puasa. Ia juga menegaskan, pengawasan tak hanya menyasar kantor di tingkat kabupaten, tetapi hingga kecamatan, kelurahan, bahkan desa.
“Kami ingin kinerja jajaran pemerintah dari atas sampai paling bawah tetap maksimal. Jangan sampai pelayanan ikut ‘melambat’ hanya karena bulan puasa,” tandasnya.
Dengan pengawasan ketat dan komitmen bersama, Anton berharap Ramadan justru menjadi momentum meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur, bukan sebaliknya.
