[GORONTALO] – Demi terciptanya data pemilih yang berkualitas dan benar-benar akurat di penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo mengawasi Pendataan Pemilih Potensial Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo.
Hal itu disampaikan, oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Moh. Fadjri Arsyad, kepada awak media, usai melakukan pengawasan kepada KPU Kabupaten Gorontalo, yang sedang melakukan pendataan pemilih potensial Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Lapas Kelas IIA Gorontalo dan Lembaga Pembinaan Khsusus Anak (LPKA) Gorontalo, Kota Gorontalo, Kamis (17/11/2022).
Selain itu, Moh. Fadjri Arsyad, juga mengatakan bahwa Pengawasan terhadap Pemilih Potensial DPTb kali ini dkhusukan kepada Pemilih potensial yang sedang menajalani hukuman pada lembaga Pemasayarakatan yang ada di Luar Kabupaten Gorontalo.
“Jadi berdasarkan amanat daripada Undang-Undang tentang Pemilu, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota termasuk pendataan Pemilih Potensial DPTb yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo,” katanya.
RelatedPosts
Disamping melaksanakan tugas untuk melakukan pengawasan, Moh. Fadjri Arsyad, didampingi Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hamzah Abdul, SH serta Pegawai Sekretariat Fawayt Fiadh Al Harbey, SH dan Hidayat D. Hasan, SH, mengungkapkan bahwa, Bawaslu baik Kabupaten/Kota juga wajib mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, “Tentu hal itu dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ungkap Moh. Fadjri Arsyad, sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Gorontalo.
“Oleh karena itu, melalui pengawasan terhadap pendataan Pemilih Potensial ini, Bawaslu Kabupaten Gorontalo akan terus berkomitmen menjaga dan melindungi hak setiap warga negara dalam proses Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2024,” tutupnya.* (Rizal).
