JARAK.ID, Bukittinggi (SUMBAR) – Secara berturut turut, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, Sumbar, menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI,
sebagai daerah yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 dan minimal 5 kali beturut turut 2017 hingga 2021.
Penerimaan opini WTP itu, setelah Pemko Bukittinggi, mengikuti rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2022, yang diikuti secara
virtual di BCC, diikuti Wakil Walikota, didampingi sejumlah SKPD terkait, Kamis (22/09/22).
Menurut Wakil Wali Kota, Marfendi, Pemko Bukittinggi telah meraih opini WTP sejak tahun 2013. Artinya, sudah sembilan kali Pemko Bukittinggi meraih OTP secara berturut turut.
“Alhamdulillah, karena sembilan kali raih WTP dari BPK perwakilan Sumbar, kita Pemko Bukittinggi dapat penghargaan dari Kemenkeu untuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini WTP tahun 2021 dan minimal 5 kali beturut turut 2017 hingga 2021,”kata Marfendi.
Ke depan, raihan opini WTP akan terus dipertahankan untuk laporan keuangan di tahun tahun selanjutnya. “InsyaAllah kita komitmen untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi ke depannya,” ujar Wawako.
Terkait itu, Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI, Hadiyanto, menyebut, rakernas ini, mengangkat tema “Mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”. Tujuannya, untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP pada pemerintah daerah, mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Mentri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan selamat atas capaian yang diraih kementrian, lembaga dan pemerintah daerah. Ada peningkatan jumlah lemabaga dan pemerintah daerah yang meraih WTP.
“Ini capaian yang luar biasa. Tahun ini kita telah mencatat makin banyak lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih WTP. Ada 500 pemerintah daerah telah meraih WTP tahun 2022 ini atau sekitar 92,25 persen, naik dari tahun lalu yang hanya 89,7 persen. Ini bukan capaian yang biasa, tapi luar biasa.
Selamat dan terima kasih pada kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah yang telah menjalankan keuangan daerah secara akuntabel dan transparan,” ungkap Sri Mulyani.
Menkeu berpesan, penghargaan dan raihan WTP ini bukan hanya untuk status saja, namun bagaimana kementrian, lembaga negara dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan APBN serta APBD untuk memecahkan masalah negara ini.
Dalam kesempatan itu, juga diberikan penghargaan untuk kategori Kementrian Negara, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP tahun 2021 minimal 10 dan 15 kali beturut turut. (rul)
