JARAK.ID (GORONTALO) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) , Roni Sampir, memastikan bahwa pada tahun 2023 untuk tenaga honor atau kontrak sudah tidak ada.
“Jadi di tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga kontrak dan honorer di Kabupaten Gorontalo, karena mereka itu minimal kita sudah alihkan untuk ikut seleksi ke PPPK, ” ujar Roni Sampir, Kepada awak media pada saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, (17/05/2022).
Selain itu, Roni menjelaskan bagi honorer maupun tenaga kontrak yang tidak lulus seleksi PPPK dan CPNS dapat menunggu yang berikutnya.
Sebab terkait dengan kuota untuk rekrutmen PPPK di Kabupaten Gorontalo itu tentu memperhatikan kondisi dari keuangan yang ada di daerah.
“Oleh karena itu hal tersebut bukan karena soal kuota untuk perekrutan PPPK, Tapi saat ini gaji dari PPPK itu dibebankan pada keuangan daerah. Misalnya saja pada jajaran dinas kesehatan itu, honorer ada sekitar 600 orang. Kemudian kalau kita alihkan mereka ke PPPK dengan standar gaji yang ada, sama dengan standar gaji dari PNS. Maka anggaran yang 600 tadi ketika di konfersi tinggal tersisa 200 orang yang dapat terakomodir dan yang 400 itu tidak terakomodir,” jelasnya.
Dengan demikian panglima ASN dari Kabupaten Gorontalo itu berharap tenaga honorer dapat meningkatkan kinerjanya dan tidak semua lulusan ini berharap menjadi PNS.
“Jika memang para tenaga honorer itu ingin mengabdikan dirinya, Saat ini telah banyak kehadiran dari Rumah Sakit swasta, bahkan ada juga yang membuka klinik sendiri, agar dapat mengakomodir teman – teman yang lain,” inbuhnya.
Sedangkan untuk perekrutan PPPK dan CPNS bagi guru berdasarkan hasil evaluasi masih banyak belum terpenuhi.
“Terutama di pelosok – pelosok itu ada banyak sekolah – sekolah yang memang untuk kebutuhan guru – gurunya perlu kita tingkatkan melalui PPPK dan CPNS,” tandasnya.