ABSTRAK : Kajian ini membahas implementasi kebijakan administratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa banyak upaya administratif yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pembangunan. Pencarian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dalam model deskriptif dengan sifat literature dan library searching untuk memudahkan peneliti mendapatkan hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif yang dilakukan telah meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan administratif, seperti kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Dukungan pemerintah yang lebih besar dalam hal keuangan dan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pembangunan. Singkatnya, kebijakan administratif dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pembangunan, tetapi diperlukan lebih banyak dukungan pemerintah dalam hal keuangan dan sumber daya manusia untuk berhasil.
Kata Kunci ; Kebijakan Administrasi, Sumber Daya Manusia
PENDAHULUAN
Pada masa Orde Baru, banyak pihak yang merasa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak berjalan efektif dan efisien. Seperti yang dicatat Rusli (2013), pamong praja di era Orde Baru sangat politis; Sedikit perhatian telah diberikan pada masalah dan manfaat masyarakat, yang seharusnya menjadi titik awal untuk merancang program layanan. Selain kondisi tersebut, seringkali terlihat kepentingan publik dari penyedia layanan (pejabat), atas nama pejabat pemerintah itu sendiri. Berbagai isu publik yang dinilai berpeluang mendapat dukungan politik untuk memperkuat posisi pemerintah mendapat perhatian serius. Dengan berjalannya reformasi, bangsa Indonesia memasuki babak baru pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999, ditandai dengan disahkannya undang-undang pemerintahan daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. kemudian diganti lagi dengan UU No 23 Tahun 2014. Jika dicermati lebih dalam, tugas dan tujuan kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam undang-undang pada hakekatnya adalah:
Pertama: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat; kedua, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal/daerah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia; dan ketiga, memberdayakan masyarakat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tata kelola dan pembangunan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pembangunan merupakan salah satu tugas yang sangat penting. Dalam upaya ini, implementasi pedoman manajemen sangat penting. Kebijakan administrasi adalah seperangkat kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur administrasi publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas sistem manajemen. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pembangunan, kebijakan administratif dapat diimplementasikan dengan berbagai cara. Salah satu kemungkinan adalah penerapan bentuk birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai pemerintah dan mengurangi kerumitan birokrasi. Selain itu, kebijakan pengelolaan juga dapat dilakukan dengan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di pemerintahan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan administratif menjadi sangat penting. Dengan demikian diharapkan kualitas pelayanan publik di bidang pembangunan dapat meningkat secara signifikan.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, agar dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penlitian, seperti buku, jurnal, artikel, Penelitian ini memfokuskan terhadap implementasi Kebijakan Administrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayan Di Sektor Pembangunan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009), sehingga dengan demikian Implementasi kebijakan sebagai salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Tahapan ini melibatkan pelaksanaan kebijakan yang telah diambil oleh pihak yang berwenang. Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:
- Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai
- Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup
- Adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait
- Adanya dukungan dari masyarakat dan stakeholder terkait
Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini meliputi pengukuran sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan dampak yang dihasilkan.
Dalam hal ini, peran dari pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil telah memperhatikan aspek-aspek yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, masyarakat juga harus aktif dalam memberikan dukungan dan masukan terkait pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang baik dapat membawa dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan.
Sejarah implementasi kebijakan menunjukkan bagaimana kebijakan-kebijakan tertentu diterapkan oleh pemerintah atau organisasi lainnya dalam berbagai waktu dan kondisi. Proses implementasi kebijakan dimulai dari pembentukan kebijakan itu sendiri, yang melibatkan proses konsultasi dan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan terkait. Setelah kebijakan disepakati, langkah selanjutnya adalah merencanakan dan mempersiapkan implementasi. Implementasi kebijakan dapat melibatkan berbagai tahap, termasuk sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaksana kebijakan, serta pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan baik. Sejarah implementasi kebijakan dapat memberikan wawasan tentang proses-proses yang efektif dan tidak efektif dalam menerapkan kebijakan. Dengan mempelajari sejarah ini, organisasi dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan meningkatkan kinerjanya dalam implementasi kebijakan di masa depan.
- SEKTOR PEMBNGUNAN
Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material. Pembangunan adalah suatu proses atau kegiatan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Proses pembangunan dapat berupa pembangunan fisik seperti jalan, gedung, jembatan, dan lain-lain, serta pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pembangunan fisik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti transportasi, perumahan, dan sarana publik lainnya. Sementara itu, pembangunan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial manusia, seperti pendidikan dan kesehatan.
Proses pembangunan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi proses pembangunan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan. Swasta dapat berperan sebagai pengembang atau kontraktor dalam membangun infrastruktur dan fasilitas. Sedangkan masyarakat dapat berperan sebagai pemilik atau pengguna dari infrastruktur dan fasilitas yang dibangun. Dalam pembangunan, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan dampak jangka panjang untuk keberlanjutan lingkungan dan kesehjateraan sosial . Maka dari itu, perlu dilakukan analisis lingkungan dan sosial sebelum memulai proses pembangunan. Pembangunan yang berhasil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, pembangunan yang tidak terencana atau tidak teratur dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan pengawasan yang baik dalam proses pembangunan.
Sektor pembangunan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara. Sebelum membahas tentang sejarah sektor pembangunan, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sektor pembangunan mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, perumahan, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Sejarah sektor pembangunan bermula pada era pasca perang dunia kedua dimana banyak negara mengalami kerusakan parah baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian. Hal ini mendorong para pemimpin negara untuk memulai program pembangunan nasional yang bertujuan untuk memulihkan kondisi negaranya. Program pembangunan ini meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan gedung-gedung pemerintahan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, sektor pembangunan semakin berkembang dan terus mengalami perubahan. Pada tahun 1960-an, sektor pembangunan mulai menekankan pentingnya pembangunan pedesaan dan pertanian. Pada tahun 1970-an, sektor pembangunan mulai memperhatikan masalah lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Pada tahun 1980-an, sektor pembangunan mulai menekankan pentingnya pengembangan industri dan teknologi. Dalam beberapa dekade terakhir, sektor pembangunan semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sektor ini juga semakin diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam kesimpulannya, sektor pembangunan memiliki sejarah yang panjang dan terus berkembang. Dalam perkembangannya, sektor ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sektor pembangunan merujuk pada sektor ekonomi yang bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sektor ini terdiri dari beberapa sub-sektor seperti:
- Konstruksi: Sub-sektor ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, gedung, rumah, dan fasilitas lainnya. Konstruksi juga mencakup perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada.
- Energi: Sub-sektor ini bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, pembangkit panas bumi, dan fasilitas energi terbarukan lainnya.
- Transportasi: Sub-sektor ini mencakup transportasi darat, air, dan udara. Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara termasuk dalam sub-sektor transportasi.
- Telekomunikasi: Sub-sektor ini mencakup pembangunan dan pengoperasian infrastruktur telekomunikasi seperti jaringan telepon, internet, dan televisi kabel.
Sektor pembangunan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat, sektor pembangunan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, sektor pembangunan juga memiliki dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan penggusuran masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
- KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PEMBANGUNAN
Pelayanan publik merujuk pada setiap bentuk layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau instansi publik lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup mereka. Pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kepuasan masyarakat. Pelayanan publik dapat berupa layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, dan berbagai layanan lainnya yang disediakan oleh pemerintah dan instansi publik lainnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan memenuhi kebutuhan mereka. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik tentang pelayanan publik yang mereka terima, termasuk keluhan dan saran untuk perbaikan. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diharapkan bahwa masyarakat akan merasa lebih terlayani dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dan instansi publik lainnya.
Pelayanan publik adalah suatu bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua pelayanan publik dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik:
- Sumber Daya Manusia
Faktor yang paling penting dalam pelayanan publik adalah sumber daya manusia. Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada kualitas tenaga kerja yang dimiliki oleh lembaga pemerintah atau publik tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan masyarakat.
- Sistem dan Proses Pelayanan
Sistem dan proses pelayanan yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sistem pelayanan yang terintegrasi dengan baik dan proses yang sederhana dan efektif akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
- Infrastruktur
Infrastruktur yang memadai juga sangat penting dalam pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti gedung, sarana dan prasarana, serta teknologi yang modern untuk mendukung kualitas pelayanan publik.
- Kepuasan Pelanggan
Kepuasan pelanggan menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pelayanan publik. Pemerintah dan lembaga publik harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.
- Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga sangat penting. Pemerintah atau lembaga publik harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang pelayanan publik yang mereka berikan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah dan lembaga publik harus memperhatikan faktor-faktor di atas dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan.
Pelayanan publik di sektor pembangunan merupakan suatu hal yang penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Kualitas pelayanan publik yang baik akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai kualitas pelayanan publik di sektor pembangunan. Pelayanan publik di sektor pembangunan mencakup berbagai macam bidang seperti perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan. Kualitas pelayanan publik di sektor pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kecepatan, akurasi, kepuasan pelanggan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Aspek kecepatan dalam pelayanan publik di sektor pembangunan sangat penting karena proyek pembangunan memiliki waktu yang terbatas. Peningkatan kecepatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan mengoptimalkan proses pelayanan dan memberikan pelatihan kepada pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik. Aspek akurasi juga sangat penting dalam pelayanan publik di sektor pembangunan karena proyek pembangunan memerlukan data yang akurat untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Pemerintah dapat meningkatkan akurasi data dengan memberikan tindakan tegas pada pelanggaran dan memberikan hukuman yang setimpal pada oknum yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan.
Aspek kepuasan pelanggan juga harus diperhatikan dalam pelayanan publik di sektor pembangunan. Pemerintah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Aspek transparansi juga sangat penting dalam pelayanan publik di sektor pembangunan. Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai proyek pembangunan kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengurangi potensi terjadinya korupsi. Terakhir, aspek partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan dalam pelayanan publik di sektor pembangunan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proyek pembangunan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan publik di sektor pembangunan sangat penting dalam menunjang pembangunan suatu daerah. Pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek di atas agar dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa, Kesimpulannya, Implementasi kebijakan administrasi yang baik dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas layanan di sektor pembangunan. Hal ini terlihat dari peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait. Penyusunan kebijakan administrasi yang jelas dan terukur menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Kebijakan administrasi yang jelas dan terukur dapat memudahkan instansi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi hal yang penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari implementasi kebijakan administrasi. Dengan demikian, dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang telah diterapkan agar lebih efektif dan efisien. Dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi, diperlukan adanya dukungan di beberapa pihak yang terkait, baik itu internal atau eksternal instansi terkait. Dukungan ini dapat berupa dukungan sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, atau dukungan finansial.
DAFTAR PUSTAKA
Badjuri, A dan Yuwono, T ; 2002 : Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi, JIP UNDIP Semarang.
Safi’i . H.M, 2008 : Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah, Averroes Press, Malang.
Sinambela, Lijan Poltak [et al]. 2014. Reformasi pelayanan publik : Teori, kebijakan, dan implementasi . Jakarta . Bumi Aksara.
Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggung jawab Negara
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Teori dan Konsep Kebijakan Publik. Yogyakarta. Lukman Offset & YPAPI.
Agus, Erwan. P dan Ratih, Dyah. S. 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta : Gava Media
Agustino.L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta
Hardiyansyah.2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Medi
