Pemerintah Kabupaten Gorontalo menargetkan capaian nilai SAKIP tahun 2025 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu terlihat dalam pertemuan para pejabat perencana dengan Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, di ruang Dulohupa, Rabu (19/8).
SAKIP merupakan sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini mengintegrasikan beberapa komponen, antaranya meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.
Pemanfaatan hasil evaluasi ditujukan untuk perbaikan berkelanjutan, sehingganya upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah hingga mendorong budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented).
Penerapan SAKIP dievaluasi secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), dan hasil evaluasinya biasanya diberikan dalam bentuk predikat, seperti AA, A, BB, B, CC, C, atau D, yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur tampak didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Inspektur Daerah, dan Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Sugondo menegaskan, peningkatan predikat SAKIP membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya kelengkapan administrasi. Menurutnya, ASN dituntut mampu bekerja kreatif, menyelesaikan tugas secara efektif, serta menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
“ASN yang unggul dan tangguh diukur dari kreativitas dan kemampuannya menyelesaikan tugas. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berinovasi dan melengkapi seluruh dokumen administrasi kinerja,” tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, pemerintah daerah juga mewacanakan pemberian insentif berupa honor kepada para perencana melalui Anggaran Perubahan APBD 2026 apabila target predikat meningkat dari tahun sebelumnya.
Olehnya Sugondo meminta seluruh Perencanaan OPD bergerak cepat dan membangun koordinasi dalam melengkapi bukti pendukung atau eviden kinerja. Kelengkapan tersebut harus disusun secara transparan, akuntabel, dan mencerminkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, serta hasil kinerja.
