ABSTRAK
Dalam masa otonomi daerah, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Proses keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan penilaian prakarsa pembangunan disebut sebagai keterlibatan masyarakat dalam administrasi pembangunan. Tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, akses informasi, dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Melalui kebijakan pendukung, pemberdayaan masyarakat, dan sosialisasi inisiatif pembangunan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat secara signifikan. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan variabel yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dan menerapkan kebijakan yang mendorongnya jika mereka ingin meningkatkannya. Sosialisasi prakarsa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal krusial lainnya yang harus dilakukan. Sebagai hasilnya, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat memperluas gagasan dan praktik pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di era otonomi daerah, serta mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan gambaran tentang pentingnya pelibatan publik dalam pertumbuhan administrasi, unsur-unsur yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pertisipasi Masyarakat, Administrasi Pembangunan
ABSTRACT
In the period of regional autonomy, community involvement in the development administration process is crucial to fostering sustainable development. The process through which the community is involved in the stages of planning, decision-making, execution, and assessment of development initiatives is referred to as community involvement in development administration. Education level, public awareness, information access, and trust in local government are all factors that affect community engagement. Through supporting policies, community empowerment, and the dissemination of development initiatives to the community, local governments may significantly increase the engagement of the community. Local governments must take into account the variables affecting community engagement and put policies in place that encourage it if they want to increase it. The socialization of development initiatives and community empowerment are there are other crucial things to do. As a result, more research is expected to be able to expand the idea and practice of community engagement in development administration in the era of regional autonomy, as well as evaluate the success of policies undertaken to increase community participation. As a result, this article presents an overview of the significance of public engagement in administration growth, the elements that influence community participation, and the role of local government in improving community participation.
Keywords: Regional Autonomy, Community Participation, Development Administration
- PENDAHULUAN
Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya, setiap pemerintah daerah mengupayakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi pembangunan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Pelibatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, serta kualitas kebijakan dan program pembangunan. Dalam masa otonomi, pemerintah daerah sebagai pengelola otonomi daerah diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, serta variabel-variabel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
- METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan makalah terkait. Untuk memberikan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian, data yang dikumpulkan diperiksa secara deskriptif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah temuan dan pembahasan kajian pustaka tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di era otonomi daerah, yang meliputi kajian tentang keterkaitan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pembangunan, konsep partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, dan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Keterkaitan Otonomi Daerah dan Administrasi Pembangunan
Otonomi daerah adalah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan dimana pemerintah daerah mempunyai kemampuan dan tugas untuk mengatur dan memajukan daerahnya secara otonom. Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum di daerahnya berdasarkan sistem otonomi daerah.
Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengelola sumber daya dan potensi daerahnya sendiri di bawah sistem otonomi daerah, termasuk pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan proyek pembangunan lainnya. Pemerintah daerah juga berhak membuat kebijakan dan undang-undang yang spesifik dengan ciri dan kebutuhan daerahnya, serta bertanggung jawab kepada publik atas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah.
Dalam sistem otonomi daerah, ada tiga jenis kewenangan daerah: kewenangan mandiri, kewenangan bersama, dan kewenangan pusat. Kewenangan mandiri mengacu pada kekuasaan yang didelegasikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Otoritas bersama dan otoritas pusat mengacu pada kekuasaan yang tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai hal, antara lain dengan meningkatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Namun pada kenyataannya, masih banyak kesulitan dan permasalahan dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, antara lain disparitas standar
pelayanan publik antar daerah, pengelolaan anggaran yang tidak jelas, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sistem otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Akibatnya, penyelenggaraan pembangunan dan otonomi daerah tidak dapat dipisahkan karena otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya masing-masing sesuai dengan tuntutan dan kekhasan daerah tersebut. Administrasi pembangunan menjadi kritis dalam pengaturan ini karena pemerintah daerah harus mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam rangka membangun daerahnya. Administrasi pembangunan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan, dan penilaian penyelenggaraan pembangunan di daerah, termasuk pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
Pemerintah daerah berkewajiban sebagai akibat dari otonomi daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan yang baik diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya pemerintah daerah digunakan secara efisien dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun daerah. Selain itu, otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk berinovasi dan mengembangkan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Namun, untuk mengelola program ini secara efektif, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas administrasi pembangunan yang signifikan.
Pengelolaan pembangunan dalam situasi ini juga harus memperhatikan keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan yang lebih baik agar kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan lebih fokus dan berorientasi pada kebutuhan asli masyarakat. Secara keseluruhan, terdapat keterkaitan yang kuat antara penyelenggaraan pembangunan dan otonomi daerah karena dalam sistem otonomi daerah, penyelenggaraan pembangunan memegang peranan penting dalam memaksimalkan potensi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Pembangunan
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan adalah proses dimana masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan di wilayahnya. Konsep partisipasi masyarakat menyoroti pentingnya
keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di wilayah mereka. Keterlibatan masyarakat dinilai dalam konteks penyelenggaraan pembangunan karena:
- Meningkatkan legitimasi kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan: Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka kebijakan dan program yang dihasilkan akan lebih mendapat dukungan dari masyarakat.
- Meningkatkan mutu kebijakan dan program pembangunan: Keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih memahami kebutuhan dan cita-cita masyarakat, sehingga kebijakan dan inisiatif pembangunan lebih relevan dan terarah.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan: Partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah: Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, maka pemerintah daerah akan lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya, karena masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Ada beberapa cara untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, seperti melalui forum musyawarah desa atau kelurahan, pertemuan warga atau kelompok masyarakat terkait, media sosial, dan perangkat teknologi informasi lainnya. Selain itu, inisiatif yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, seperti program padat karya atau program swadaya masyarakat, dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan dilakukan dalam skenario ini secara sistematis, terkoordinasi, dan terarah. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyuarakan gagasan, memberikan rekomendasi, dan memberikan saran mengenai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan pemerintah daerah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.
Lebih lanjut, pemerintah daerah harus menjamin bahwa pelibatan masyarakat dilakukan secara inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok prasejahtera atau terisolasi. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar cita-cita dan kebutuhan seluruh masyarakat di daerah diperhitungkan dalam rencana dan program pembangunan yang akan
dilakukan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa masyarakat diberikan peran yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan ketika menerapkan konsep partisipasi masyarakat, guna meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya sendiri.
Secara keseluruhan, keterlibatan masyarakat dalam manajemen pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan standar di mana kegiatan pembangunan dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa keterlibatan masyarakat dilakukan dengan cara yang melibatkan semua lapisan masyarakat dan terstruktur, terkoordinasi, dan terarah. Hal ini akan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pertumbuhan daerah mereka sendiri, yang pada akhirnya akan menguntungkan dan memajukan ekonomi lokal.
- Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Pembangunan
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan, di antaranya sebagai berikut: Communities that have a participatory and proactive culture tend to be more active in the participation process.
- Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih besar tentang nilai partisipasi dalam pembangunan cenderung lebih terlibat dalam proses partisipasi.
- Aksesibilitas informasi: Aksesibilitas informasi tentang inisiatif pembangunan dan prosedur partisipasi sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang lebih aktif terlibat dalam prosedur partisipasi biasanya memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai inisiatif pembangunan dan proses partisipasi.
- Aspek sosial dan budaya: Aspek ini, yang meliputi tradisi lokal, adat istiadat sosial, dan nilai-nilai, juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan. Masyarakat dengan budaya proaktif dan partisipatif seringkali lebih terlibat dalam proses partisipasi.
- Pertimbangan ekonomi: Pendapatan dan sumber keuangan mungkin berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Akses ke pengetahuan dan
alat yang diperlukan untuk keterlibatan biasanya dibuat lebih mudah bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih besar dan kapasitas keuangan yang lebih kuat.
- Keterlibatan pelaku lain: Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh keterlibatan aktor lain, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok lainnya. Partisipasi dalam komunitas dapat difasilitasi atau dihambat oleh keterlibatan berbagai pemain.
- Aspek politik: Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan juga dapat dipengaruhi oleh aspek politik antara lain stabilitas politik, keterbukaan politik, dan keterlibatan politik. Orang sering lebih terlibat dalam proses politik ketika mereka merasa memiliki akses yang lebih baik ke sana dan bahwa partisipasi mereka memiliki pengaruh yang besar.
- Kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah: Kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodasi keterlibatan masyarakat juga dapat berdampak pada hal tersebut. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam administrasi pembangunan seringkali menjadi tujuan pemerintah daerah dengan keterampilan dan kapasitas fasilitasi yang lebih kuat.
Untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi warga dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa proses partisipasi warga bersifat inklusif dan terstruktur, serta memberikan akses kepada warga terhadap informasi dan data yang diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan diseminasi informasi yang mudah diakses dan transparan, serta pelaksanaan program-program yang mendorong partisipasi masyarakat, seperti forum musyawarah dan program kerja bersama antara pemerintah dan warga.
Selanjutnya, pemerintah daerah harus memperkuat bakat dan kapasitas mereka untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan metode keterlibatan yang efektif dan inklusif, serta peningkatan kerjasama dengan pelaku lain seperti LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok lainnya. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dapat meluas dan menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih relevan dan terarah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Pembangunan
Keterlibatan masyarakat dalam administrasi pembangunan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan inklusif. Peran pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sangatlah penting. Berikut adalah beberapa contoh tanggung jawab pemerintah daerah yang dapat dilakukan:
- Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.
Informasi tentang proyek pembangunan saat ini dan prosedur partisipasi harus disediakan oleh pemerintah daerah secara jelas dan terbuka. Hal ini dapat dicapai dengan membuat informasi tersedia dan transparan dan dengan secara teratur menerbitkan laporan tentang inisiatif terkait pembangunan. Masyarakat akan merasa lebih aman dan terinspirasi untuk terlibat dalam pembangunan daerah melalui peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas.
- Menambah Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Perencanaan Pembangunan.
Masyarakat harus dilibatkan dalam prosedur perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Forum diskusi desa/kelurahan, pertemuan warga atau kelompok masyarakat terkait, serta media sosial dan perangkat teknologi informasi lainnya, semuanya dapat digunakan untuk ini. Masyarakat akan lebih memiliki rasa memiliki terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan dan dapat memberikan masukan yang lebih tepat dan tepat sasaran jika dimasukkan dalam proses perencanaan.
- Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan.
Masyarakat harus diikutsertakan dalam proses pelaksanaan pembangunan, menurut pemerintah daerah. Ini dapat dicapai melalui inisiatif bersama masyarakat dan pemerintah daerah, seperti inisiatif padat karya atau inisiatif swadaya masyarakat. Pemerintah daerah juga harus memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan terstruktur, terkoordinasi, dan terpimpin.
- Meningkatkan Kapabilitas dan Kapasitas Pemda dalam Memfasilitasi Partisipasi Masyarakat.
Pemerintah daerah harus memperkuat bakat dan kompetensi mereka untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan metode keterlibatan yang efektif dan inklusif, serta peningkatan kerjasama dengan pelaku lain seperti LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok lainnya. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dapat
meluas dan menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih relevan dan terarah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- Menawarkan Insentif Partisipasi Masyarakat.
Orang-orang yang secara aktif membantu pembangunan daerah dapat diberi penghargaan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah, misalnya, dapat memberikan hadiah atau sertifikat ucapan terima kasih kepada orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proyek-proyek pembangunan, atau mereka dapat memberikan insentif uang tunai kepada orang-orang yang berhasil membuat program pembangunan yang sukses.
- Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat akan Pentingnya Partisipasi Pembangunan.
Pemerintah daerah harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlunya keterlibatan pembangunan. Hal ini dapat dicapai dengan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif penjangkauan dan pendidikan pembangunan, seperti yang menggunakan media sosial, selebaran, dan pamflet, atau melalui acara sosial dan pendidikan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan gedung, aparatur pemerintah daerah harus memastikan bahwa mereka aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. Pemerintah daerah harus mengadopsi proses pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait bangunan. Dalam situasi ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan dan rencana pembangunan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memperhatikan isu gender dan nilai-nilai sekuler.
Menurut kajian literatur, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di daerah, serta kualitas kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, ketersediaan informasi, dan kepercayaan terhadap pemerintah daerah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui undang-undang yang mendukung, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi masyarakat dari proyek-proyek pembangunan. Kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat antara lain dengan membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, membuat informasi mudah diakses oleh masyarakat, dan memungkinkan masyarakat untuk
memberikan masukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan proyek pembangunan, maupun dengan memberikan pelatihan dan pendidikan. Selain itu, media sosial, televisi, radio, serta acara yang berfokus pada komunitas seperti forum terbuka dan lokakarya, semuanya dapat digunakan untuk menyebarkan kesadaran tentang proyek pembangunan.
KESIMPULAN
Dalam masa otonomi daerah, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat, ketersediaan informasi, dan kepercayaan pada pemerintah daerah merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi masyarakat dari proyek-proyek pembangunan. Kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dapat menciptakan forum komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat, memberikan akses informasi yang mudah dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta memungkinkan masyarakat memberikan masukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan, serta melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Sosialisasi proyek-proyek pembangunan juga dapat dilakukan melalui penggunaan media sosial, televisi, dan radio, serta acara-acara berbasis masyarakat seperti bincang-bincang publik dan lokakarya.
SARAN
Pemerintah daerah harus mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan menetapkan kebijakan yang mendorongnya jika ingin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan pada masa otonomi daerah. Selain itu, tugas mensosialisasikan inisiatif pembangunan dan memberdayakan masyarakat juga merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Dalam masa otonomi daerah, studi lebih lanjut diharapkan akan membantu memperjelas gagasan dan penerapan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan menilai efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendorong partisipasi masyarakat.
REFERENSI
Bappenas. (2016). Pedoman Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. Public Administration Review, 75(4), 513-522.
Hidayat, A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(2), 131-140.
Kurniawan, H. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 1-10.
Nugroho, R. (2019). Sosialisasi Program Pembangunan dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 23(1), 49-60.
Pramono, R. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik di Era Otonomi Daerah. Jurnal Bina Praja, 10(2), 183-192.
Suharto, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 21(1), 1-10.
Tampubolon, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Pembangunan Daerah. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 23-32.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
World Bank. (2019). Citizen Engagement in Public Service Delivery: A Guide for Government Officials. Washington, DC: World Bank Group.
