ABSTRAK : Keterlibatan masyarakat merupakan kunci penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat luas dalam proses perencanaan, desainer dapat secara akurat memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan komitmen dan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan. Perencanaan pembangunan masyarakat yang partisipatif secara aktif dapat menumbuhkan rasa kepemilikan yang mendorong keberlanjutan. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas program pembangunan karena masyarakat berperan dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan program. Namun, terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas masyarakat dan masih lemahnya partisipasi kelompok rentan.
kata kunci : perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat, keberlanjutan pembangunan, akuntabilitas, kapasitas masyarakat.
- PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan pembangunan yang tepat dan tepat sasaran. Salah satu hal terpenting dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah keterlibatan masyarakat secara nyata.
Sebagai negara kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut prinsip desentralisasi pemerintahan yang memberikan peluang dan kebebasan otonomi daerah harus tercapai . Ini mungkin berdampak pada seberapa besar kekuatan yang dimiliki pemerintah daerah . untuk mengatur dan mengelola operasional anggarannya sendiri berdasarkan Perda No. 32 Tahun 2004. Perluasan kewenangan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara cepat di daerah.
Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan diharapkan: 1) Meningkatkan keselarasan program pembangunan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan mengembangkan program yang mencapai tujuan. 2) Meningkatkan rasa kebersamaan dan komitmen untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dapat menanamkan rasa memiliki yang penting untuk keberhasilan pembangunan. 3) Kami akan meningkatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan juga dapat dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. 4) Membuat program pembangunan yang lebih berkelanjutan karena sesuai dengan aspirasi dan kemampuan masyarakat.
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan masyarakat yang komprehensif dan bermakna menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah.
- METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam meneliti bahan perencanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan adalah penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif dan metode kajian pustaka. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur atau referensi tentang perencanaan pembangunan partisipatif dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan artikel untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang manajemen pembangunan yang direncanakan pemerintah serta teori dan konsep kebijakan. Dalam pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dikembangkan berdasarkan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah buku, literatur, catatan, dokumen dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
- perencanaan pembangunan
Perencanaan pembangunan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Ini termasuk perencanaan strategi pembangunan, program dan kegiatan.
Tujuan utama perencanaan pembangunan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya dan investasi pembangunan dialokasikan secara tepat dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Perencanaan pembangunan didasarkan pada analisis situasi yang tepat dari kondisi sosial ekonomi, potensi daerah, keterbatasan dan peluang pembangunan.Berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dilibatkan dalam proses perencanaan agar lebih partisipatif dan memudahkan pelaksanaan selanjutnya.
Perencanaan harus disertai dengan rencana tindakan yang rinci tentang apa, bagaimana, siapa dan kapan program akan dilaksanakan untuk memudahkan pelaksanaan. Perencanaan pembangunan harus fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dan memanfaatkan peluang baru. Diperlukan evaluasi dan tinjauan rutin terhadap rencana tersebut. perencanaan berasal dari istilah plan, yang menandakan perencanaan atau kerangka kerja untuk suatu pekerjaan, klaim Alexander Abe (2002; 24–25 ). Berdasarkan pengetahuan langsung ini , dimungkinkan untuk membedakan sejumlah elemen penting , termasuk tujuan ( apa yang dicapai ) , aktivitas ( tindakandiambil untuk mencapai tujuan) , dan waktu ( waktu selama kegiatan tersebut akan dilakukan ) . Rencana tersebut dapat dilihat sebagai tanggapan terhadap masa depan karena kegiatan masa depan ( untuk masa depan ) tidak diragukan lagi direncanakan .
Menurut Simamora (2006:67) mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan pada model sosial yang memungkinkan realisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik, memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan tujuan politiknya, dan warga untuk mengambil kendali lebih atas kehidupan mereka . Menurut Sahron ( 2004: 59 ), adalah prosedur metodis yang dibagi menjadi setidaknya tiga bagian: input untuk konversi adalah proses konversi pertama , dan kendaraan untuk ” memproses ” bahan input adalah proses konversi kedua . hasil dari prosedur konversi , yang merupakan hasil ketiga . proses sistemik sistem berinteraksi dengan subsistem dan sistem lain , seperti lingkungan global .
Unsur penting dalam pengelolaan pembangunan adalah perencanaan. Dalam pengertian ini, perencanaan pembangunan berarti: Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang jelas, terukur dan realistis. Hal ini menjadi pedoman dari keseluruhan program pembangunan. Melakukan analisis situasi yang mendalam untuk mengidentifikasi kendala dan peluang pembangunan yang ada. Analisis situasi menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan. Memprioritaskan program dan kegiatan pembangunan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada serta dampak dan manfaatnya. Fokus pada program yang paling penting dan efektif. Merumuskan rencana tindakan terperinci tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukannya dan kapan. Rencana ini berfungsi sebagai panduan implementasi. Libatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan. Keterlibatan masyarakat memfasilitasi pelaksanaan program. Buat rencana yang fleksibel untuk merespons dengan cepat perubahan situasi dan peluang baru. Disarankan untuk mengevaluasi dan meninjau ulang rencana secara berkala.
Oleh karena itu, dalam konteks manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan berarti pembuatan rencana yang menyeluruh dan terarah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan benar-benar dilaksanakan.
- partisipasi masyarakat
Konsep partisipasi masyarakat merupakan konsep penting yang terkait dengan sistem pemerintahan yang demokratis karena manfaat partisipasi masyarakat dapat meliputi:memperluas pengetahuan dan representasi; Kontribusi terhadap terciptanya transparansi komunikasi dan relasi kuasa antar partisipan; mendorong pendekatan berulang dan siklus dan memastikan bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal; mempromosikan kepemilikan, keterlibatan, dan akuntabilitas di lapangan; Membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial (Suriana, 2009). Selain itu, Nuring (2013) berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat dapat membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat mengatasi masalah ketimpangan yang disebabkan oleh kesenjangan antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan.
Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan pembangunan karena beberapa alasan penting: 1) Pelaksanaan pembangunan berwawasan masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat, pembangunan tidak akan sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. 2) Dapatkan umpan balik dari masyarakat yang mengetahui kondisi setempat secara langsung. Hal ini berguna dalam menentukan program pembangunan yang tepat sesuai dengan harapan mereka. 3) Menghilangkan hambatan pelaksanaan program. Dengan berpartisipasi sedini mungkin, masyarakat lebih mendukung pelaksanaan program pembangunan. 4) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat. Partisipasi dalam proses pembangunan dapat meningkatkan pemahaman tentang desain, implementasi, dan evaluasi program. 5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program membuat orang merasa bertanggung jawab. 6) Meningkatkan efisiensi pembangunan. Dengan menyimpang dari kebutuhan riil masyarakat, program pembangunan juga lebih berpeluang berhasil dan berdampak nyata.
Perencanaan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses pengambilan keputusan publik sangat bergantung pada seberapa besar keinginan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Namun perlu diketahui terlebih dahulu mengapa masyarakat begitu penting dalam pengambilan keputusan publik. Padahal, hal ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan negara dan masyarakat dalam memelihara elemen-elemen publik, yang pada gilirannya juga berkaitan dengan pemeliharaan negara dan tatanan sosial di dalamnya.
Masyarakat, seperti elemen terbesar dari sistem publik atau sistem kehidupan negara, seringkali berkonflik dengan pemerintah yang membentuk negara. Negara, dalam hal ini pemerintah, dengan sistem legitimasi dan birokrasinya seringkali menjadi penafsir yang dominan dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, segala bentuk perkembangan tatanan sosial negara bergantung sepenuhnya pada kebijakan negara atau pemerintah. Oleh karena itu seringkali terjadi proses pembangunan yang dilaksanakan tidak ada atau tidak mampu menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat. Kepentingan yang berkembang dalam sistem publik sangat berbeda. Keberagaman kepentingan ini pada akhirnya mengarah pada sistem nilai yang berbeda.
Oleh karena itu, cara pandang atau sistem nilai yang mewujudkan kebaikan bersama tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan publik yang berkembang. Atas dasar itu, visi pemerintah saja dinilai tidak cukup untuk membalikkan proses pembangunan di negara yang juga melibatkan rakyat.
Bentuk partisipasi sosial mencakup semua tahap perkembangan. Huraarah (2008) mengemukakan lima bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam rapat atau gagasan yang dikemukakan peserta dalam rapat, partisipasi dalam karya peserta dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa dan membantu sesama, partisipasi dalam Aset yang diberikan kepada masyarakat. dalam berbagai kegiatan. meningkatkan pembangunan dalam bentuk uang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan perekonomian atau penghidupan dan partisipasi sosial sebagai tanda kebersamaan.
- keberlanjutan pembangunan
Tujuan pembangunan wajib (Emil Salim, 1990) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai pemerataan pembangunan antara generasi sekarang dan yang akan datang. Menurut KLH (1990), pembangunan (pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur berdasarkan keberlanjutannya dengan menggunakan tiga kriteria:(1) Sumber daya alam tidak terbuang percuma dan sumber daya alam tidak habis; (2) Tidak ada polusi atau dampak lingkungan lainnya; (3) Operasi harus dapat meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan atau diganti. Keberlanjutan pembangunan merupakan salah satu prinsip terpenting dalam manajemen pembangunan. Berikut adalah beberapa poin penting:
Cara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan termasuk mengurangi polusi dan emisi karbon, melestarikan sumber daya alam dan menggunakan energi terbarukan. Mengutamakan pembangunan inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya lokal mereka sendiri secara berkelanjutan. Mengutamakan pembangunan ekonomi inklusif. Mari kita pastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tertinggal, dapat merasakan manfaat pembangunan. Dengan demikian pembangunan dapat berkelanjutan;Memastikan pemerataan sumber daya dan kekayaan. Ini dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan; Mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi untuk mencapai pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan.
Pengembangan konsep keberlanjutan harus mempertimbangkan kebutuhan rasional secara sosial dan budaya, menyebarkan nilai-nilai yang, dalam kerangka kemampuan lingkungan, menciptakan standar konsumsi yang berbeda, yang secara alami dapat diperjuangkan oleh setiap orang.
Namun pemuasan kebutuhan ini cenderung sangat bergantung pada kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal atau kebutuhan produksi.
Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi, dimana kebutuhan utamanya belum sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, sepanjang isi pertumbuhan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun pada kenyataannya, tingkat aktivitas produktif yang tinggi dapat berjalan seiring dengan kebutuhan yang luas . Lingkungan lingkungan dapat dirugikan oleh pengaturan ini . mungkin dirugikan oleh pengaturan ini . Akibatnya , untuk mencapai pembangunan berkelanjutan , potensi harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. hasil, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan , potensi harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat . produktif mereka dan memastikan kesempatan yang sama untuk semua.
- Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah prasyarat untuk membangun tata pemerintahan yang baik dan demokratis, dan mandat dewan yang akuntabel secara publik berarti bahwa lembaga ini selalu siap untuk menjawab setiap tindakan yang didiktekan oleh rakyat. Komunitas kontrol juga memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk kebaikan bersama. bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau kelompok. Kewajiban masyarakat untuk mengontrol lembaga negara merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita bersama karena akuntabilitas diperlukan tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk masyarakat. Tanggung jawab masyarakat harus berjalan seiring dengan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat. Untuk mengontrol pemerintah.
Jika pemerintah memberikan hak dan saluran akses tersebut, maka sarana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berperan serta dan melakukan kontrol. Akses dan saluran ini perlu diadakan oleh pemerintah agar semua kelompok masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan saluran tersebut.Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam manajemen pembangunan. Berikut adalah beberapa poin terkait akuntabilitas dalam konteks pengelolaan pembangunan: Dipastikan bahwa semua kegiatan pembangunan sesuai dengan anggaran, rencana dan peraturan yang berlaku. Memastikan penggunaan sumber daya pembangunan yang bertanggung jawab dan transparan. Menjamin agar instansi dan aparatur pemerintah yang terlibat dalam pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kinerja dan pekerjaannya. Gunakan sanksi tegas untuk pelanggaran.
Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai kinerja lembaga dalam mencapai tujuan pembangunan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban dan perbaikan kinerja selanjutnya. Menetapkan mekanisme yang jelas untuk masukan dan pengaduan masyarakat atas kebijakan dan program pembangunan. Dan pastikan posting ini dilacak dengan benar. Memungkinkan partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan program pembangunan untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terbukanya akses informasi kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan pembangunan yang transparan kepada publik sehingga pelanggaran dan penyimpangan dapat diketahui dengan lebih cepat.
Akuntabilitas adalah konsep etis yang terkait dengan administrasi dan manajemen publik, dan maknanya terkadang digunakan secara bergantian dengan konsep tanggung jawab, akuntabilitas, menyalahkan, dan akuntabilitas. Menyertakan istilah terkait lainnya dengan harapan dapat memperjelas beberapa aspek dari iklan tersebut. Manajemen (Djalil, 2014).
- kapasitas masyarakat
Peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilihat dari perencanaan pemerintah desa, program pemberdayaan apa yang cocok untuk desa sesuai dengan potensi masing-masing desa, mengadakan pertemuan dengan lembaga desa untuk melaksanakan program pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. program pemberdayaan sesuai dengan peraturan desa. Instansi yang berkepentingan, pemerintah desa mengkaji potensi yang ada di lingkungan desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan, pemerintah desa mendistribusikan informasi kepada masyarakat melalui undangan jadwal pertemuan, membentuk tim program pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan, pemerintah desa menunjukkan ekonomis. kelompok kehidupan desa.
Kapasitas masyarakat berperan penting dalam manajemen pembangunan karena beberapa alasan penting: (a) Memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam program pembangunan.
(b) Memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya dalam pembangunan dan dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah. (c) Memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang relevan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. (d) Memfasilitasi kerjasama dan kerjasama antar kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. (e) Memastikan bahwa masyarakat memiliki kepemimpinan yang kuat untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat secara efektif. (f) Penguatan jaringan dan organisasi masyarakat untuk memantau pelaksanaan program pembangunan secara berkelanjutan.
Berbagai strategi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat meliputi: Pelatihan dan pemberdayaan, pemberian hibah kepada kelompok masyarakat, peningkatan akses sumber daya dan informasi, pendampingan tokoh masyarakat yang lebih berpengalaman, kerjasama antar kelompok masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat adalah kunci untuk mencapai partisipasi masyarakat yang berarti dalam pembangunan. Hal ini pada akhirnya meningkatkan keberhasilan program pembangunan.
KESIMPULAN
Keterlibatan masyarakat sangat penting bagi pembangunan untuk benar-benar memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mereka paling tahu minat dan masalah mereka sendiri. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas program pembangunan karena masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga pelatihan. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan karena sumber daya dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat membantu terciptanya kesadaran dan pemikiran kritis masyarakat terhadap program-program pembangunan sehingga mereka lebih peka terhadap perubahan dan isu-isu yang mereka hadapi. Cara terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal dari komunitas adalah pendekatan top-down, di mana ide, inisiatif, dan solusi berasal dari komunitas. Peran pemerintah hanya membantu mewujudkannya. Tugas manajemen pembangunan adalah mengembangkan peluang partisipasi masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam perencanaan pembangunan.
REFERENSI
LIANI, A., & ARIANTO, B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TOAPAYA UTARA KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014.
Adiyoso, Wignyo, 2009, Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam 25 Pemberdayaan Masyarakat, Surabaya: ITS Press
Bihamding, H. (2019). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa. Deepublish.
Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. Meraja Journal, 2(2), 135-147.
Laily, E. I. A. N., & Imro’atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2), 186-190.
Lubis, A. (2009). Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jurnal Tabularasa, 6(2), 181-190.Lubis, A. (2009). Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jurnal Tabularasa, 6(2), 181-190.
Singgalen, Y. A., & Kudubun, E. E. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial, 6(2), 199-228.
Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In Prosiding Seminar STIAMI (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
Michael Harris, 2000. Human Resource management.second edition. USA : Harcourt Brace & Company.
Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), 10-18.
Raba, M. (2006). Akuntabilitas konsep dan Implementasi (Vol. 1). UMMPress.
Wicaksono, KW (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) , 19 (1), 17-26.
Irawan, C. ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
Andika, W. A. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur).
Cohen, John M. dan Uphoff, Norman T. 1980. “Tempat Partisipasi dalam Pembangunan Pedesaan : Mencari Kejelasan Melalui Kekhususan.” Pembangunan Dunia 8(3).
Mohan, Giles dan Stokke, Kristian. 2000. “Pembangunan dan Pemberdayaan Partisipatif: Bahaya Lokalisme.” Kuartalan Dunia Ketiga 21(2).
Hatry, Harry P. dan Joyce, Steven. 1992. ” Evaluasi Program Praktis untuk Pemerintah Negara Bagian dan Lokal.” Pers Institut Perkotaan .
