Transformasi Digital Dalam Administrasi Pembangunan

ABSTRAK : Dalam pembuatan artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka atau kajian pustaka yang dimana metode tersebut berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Era digital merujuk pada periode dalam sejarah yang ditandai oleh adopsi dan penggunaan teknologi digital secara luas, yang telah secara mendasar mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Era ini dimulai pada akhir abad ke-20 dengan munculnya komputer pribadi, internet, dan perangkat mobile, dan terus berkembang pesat dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan, otomatisasi, dan internet of things.

Di era digital, data dan informasi mudah diakses dan dapat dibagikan secara instan di seluruh dunia, membawa peluang baru untuk kolaborasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, era ini juga membawa tantangan baru, seperti kekhawatiran tentang privasi dan keamanan, kesenjangan digital, dan dampak teknologi pada masyarakat dan lingkungan. Kepemimpinan digital adalah perpaduan antara gaya kepemimpinan dan penerapan teknologi digital dalam mencapai transformasi digital.

Paradigma baru sedang diperkenalkan di semua industri sebagai akibat dari dampak internet dan cloud pada teknologi digital. Internet telah mengantarkan era konseptual dengan mendorong ekonomi global dan ide-ide yang benar-benar orisinal. Globalisasi secara bertahap menghapuskan batas-batas geografis dan ekonomi lainnya antar negara di era Industri 4.0, era digital yang berfokus pada penguasaan teknologi terbaru, mengharuskan kesiapan sumber daya suatu negara. Tidak hanya perusahaan swasta tetapi juga individu dan organisasi publik sedang diubah secara digital. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan gambaran tentang pentingnya transformasi digital dalam administrsi pembangunan dan juga akan mendorong partisipasi public dalam proses pembangunan.

Kata Kunci : Transformasi Digital,Administrasi Pembangunan, Partisipasi Publik.

ABSTRACT

In making this article, the author uses the method of literature study or literature review in which the method contains theories that are relevant to research problems. The digital age refers to the period in history marked by the widespread adoption and use of digital technologies, which have fundamentally changed the way people communicate, work and live. This era began in the late 20th century with the advent of the personal computer, internet, and mobile devices, and continues to grow rapidly with advances in artificial intelligence, automation, and the internet of things.

In the digital age, data and information are easily accessible and can be shared instantly around the world, bringing new opportunities for collaboration, innovation and economic growth. However, this era also brings new challenges, such as concerns about privacy and security, digital tensions, and the impact of technology on society and the environment. Digital leadership is a combination of leadership styles and the application of digital technology in achieving digital transformation.

New paradigms are being introduced across all industries as a result of the impact of the internet and cloud on digital technologies. The Internet has ushered in the contextual era by driving a global economy and truly original ideas. Globalization is gradually eliminating geographical and economic boundaries between other countries in the Industrial 4.0 era, the digital era that focuses on mastering the latest technology, which involves the readiness of a country’s resources. Not only private companies but also individuals and public organizations are being transformed digitally. Therefore, this article presents an overview of the importance of digital transformation in development administration and will also encourage public participation in the development process. 

Keywords: Digital Transformation, Development Administration, Public Participation.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah merambah semua sektor, baik swasta maupun publik. Di sektor swasta, sudah banyak penelitian di berbagai negara yang menunjukkan bagaimana transformasi digital dalam bentuk sistem informasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi/perusahaan. Bahkan di Indonesia, transformasi digital proses bisnis perusahaan/organisasi ini telah terjadi. Banyak perkembangan ekosistem strategis berbasis digital bermunculan, seperti Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Going Online, Petani dan Nelayan Going Online, Gerakan Digital 1000 Startup dan Nyalakan Bangsa (Laporan Kominfo, 2019). Laporan Tahunan tersebut juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019 terdapat sebanyak 39.233 UMKM yang bergabung pada penjualan online bebasis digital.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah Indonesia berupaya untuk segera mengimplementasikan transformasi digital dalam proses bisnis pemerintahan melalui strategi percepatan transformasi digital. Perpres tersebut mengisyaratkan bahwa sistem e-government yang dikenal dengan mengembangkan dan menerapkan e-government dengan baik, diharapkan dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Revolusi industri 4.0 juga memungkinkan adopsi teknologi otomatisasi dan robotika yang lebih luas, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mengurangi biaya dan risiko kesalahan manusia. Selain itu, era ini juga membawa peluang baru untuk inovasi dan pengembangan produk dan layanan yang lebih baik, serta perubahan dalam cara orang belajar, bekerja, dan berinteraksi. Namun, era ini juga membawa tantangan baru.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian literature, yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan makalah terkait. Untuk memberikan temuan yang relevan dengan tujuan penelitian data yang dikumpulkan diperiksa secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Digital

Transformasi digital adalah proses perubahan mendasar pada organisasi atau perusahaan untuk mengadopsi teknologi digital dalam seluruh aspek bisnisnya. Perubahan mendasar yang terjadi pada transformasi digital meliputi model bisnis yang berubah dari tradisional menjadi digital, proses bisnis yang lebih efisien dan cepat, pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif, keterlibatan pelanggan yang lebih aktif, budaya dan struktur organisasi yang lebih adaptif dan inovatif, sumber daya manusia yang memerlukan keterampilan digital yang lebih tinggi, dan pengumpulan dan analisis data yang lebih efektif untuk mendukung pengambilan keputusan. Transformasi digital dapat membawa banyak manfaat bagi organisasi dan perusahaan, namun juga memerlukan perencanaan dan pengelolaan risiko yang baik serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosikan pelayanan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen pelayanan publik. Tentunya agar hal ini berhasil, diperlukan manajer yang tahu bagaimana memimpin dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja bisnis (Wasono dan Furinto, 2018). Pada saat yang sama, perkembangan teknologi telah mempermudah penyediaan layanan yang murah dan terjangkau dengan cepat.

Tranformasi digital juga dapat dilakukan dalam pendokumentasian seluruh proses/tahapan perencanaan. Sebuah aplikasi / software dapat dibangun untuk membantu para fasilitator atau perenca na melakukan tahap demi tahap proses perencanaan, mendokumentasikan hasil setiap tahap, melakukan survey online terhadap masyarakat luas, mengolah hasil survey online secara langsung untuk membantu menetapkan keys stakeholders dan prioritisasi kondisi/topik, dan seterusnya. Selama pekerjaan dapat dilakukan oleh sistem dan mampu meningkatkan efektifitas dam efisiensi prose perencanaan, maka di situlah transformasi digital dibutuhkan.

Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi digital seperti internet, komputasi awan, big data, kecerdasan buatan (AI), dan teknologi nirkabel. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi proses bisnis, mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time, dan meningkatkan pengalaman pelanggan dengan layanan digital yang lebih baik.

Transformasi digital tidak hanya melibatkan pengenalan teknologi baru, tetapi juga mengubah budaya organisasi dan cara manusia bekerja. Penting untuk mempersiapkan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama transformasi digital.

FAKTOR PENDORONG TRANSFORMASI DIGITAL

• Ada beberapa faktor pendorong transformasi digital dapat berasal dari berbagai aspek seperti teknologi, perilaku konsumen, persaingan, regulasi, ketergantungan pada sistem manual, keterbatasan sumber daya, dan tuntutan pasar. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor ini untuk dapat mengadopsi teknologi digital dengan sukses dan memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh transformasi digital.

Teknologi digital menjadi salah satu trigger opportunity yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Peluang dapat berupa segala sesuatu yang mengubah satu atau lebih aspek organisasi (model bisnis, model operasi, pengalaman pelanggan, dll.) dengan cara yang menguntungkan, seperti penciptaan nilai baru (penciptaan nilai). personel ditingkatkan dan infrastruktur yang ada disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Agar proses transformasi digital berjalan lancar, kemungkinan teknologi digital harus dipersiapkan dengan baik.

1. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan mengacu pada proses perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Administrasi pembangunan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional.

Dalam konteks global, administrasi pembangunan juga melibatkan kerja sama internasional dan bantuan pembangunan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, serta kerja sama antar negara dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan perdagangan internasional.

Perubahan manajemen pembangunan sebagai akibat dari kebutuhan negara-negara berkembang untuk memiliki institusi sosial, politik dan ekonomi yang kuat. Akibatnya, studi tentang sistem administrasi nasional di negara berkembang dan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas mereka merupakan administrasi pembangunan.

1. Partisipasi Publik Dalam Administrasi Pembangunan

Pelayanan publik pemerintah masih mengalami penyesuaian. Kemajuan teknologi informasi menawarkan cara untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih baik dengan lebih cepat. Tentunya hal ini hanya dapat dilakukan dengan pemimpin yang kapabel dan visioner yang dapat menyelaraskan gaya kepemimpinannya dengan bagaimana teknologi digunakan dan diadopsi.

• Langkah-langkah yang relevan meliputi: (1) melakukan investigasi Temukan, jelajahi, dan kumpulkan pertanyaan yang bersifat local berkembang dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat adalah elemen kunci dalam proses ini; (2) Merumuskan pertanyaan berdasarkan keselarasan yang ada. Untuk merumuskan, pada dasarnya Melaksanakan proses analisis informasi, data, dan pengalaman hidup masyarakat; Identifikasi sumber daya pendukung; (3) Tetapkan tujuan dan harapan (4) Identifikasi secara rinci langkah-langkah (aktivitas) untuk mencapai tujuan; (5) desain anggaran untuk menjamin terselenggaranya kegiatan.

Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam model Fuldauer (2019) terlihat pada semua tahapannya. Masyarakat luas menjadi sumberdata saat pengumpulan data. Stakeholders kunci terlibat dalam menetapkan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Saat proses evaluasi alternative strategi proyek, masyarakat menjadi verifikator dan validator. Terakhir, sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, maka masyarakat pun menjadi sasaran penguatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pembangunan proyek.

Membangun infrastruktur atau apapun yang menjadi penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan merupakan tujuan pembangunan infrastruktur, yang dapat berupa usaha atau rangkaian inisiatif pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan dengan perencanaan.

Transformasi Digital dalam Administrasi Pembangunan

Transformasi digital dalam administrasi pembangunan sangat penting dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola sumber daya dan program pembangunan. Transformasi digital dapat mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sistem manajemen data dan informasi, serta pengembangan layanan publik yang lebih baik.

Salah satu manfaat utama transformasi digital dalam manajemen pembangunan adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Dengan sistem pengelolaan data dan informasi yang baik, pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, nyaman, dan baik. Hal ini akan membantu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam administrasi pembangunan sangat penting dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam mengelola sumber daya dan program pembangunan. Dengan adanya transformasi digital yang baik dan berkelanjutan, maka pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan program pembangunan, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kerangka Kerja Transformasi Digital

Kerangka transformasi digital yang digunakan dalam penelitian ini adalah e-Government Maturity Model (EMM). Menurut United Nations (2017), model maturitas e-government adalah penerapan teknologi informasi dan penerapannya di departemen pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan publik secara cepat kepada masyarakat. EMM digunakan sebagai panduan pengembangan e-government dari tahap terendah hingga tahap tertinggi atau posisi matang (World Bank, 2017). Kebijakan pengembangan e-government Indonesia didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2003. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) digunakan untuk pembangunan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Tujuan SPBE adalah untuk menyediakan tata kelola yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk penyediaan layanan publik yang berkualitas dan dapat diandalkan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa transformasi digital tidak dapat dihindari jika suatu organisasi ingin bertahan dan bersaing. Pesatnya perkembangan teknologi masa depan membutuhkan pendekatan cerdas untuk transformasi digital.

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara administrasi pembangunan dilakukan. Adopsi teknologi digital telah memungkinkan pengumpulan, analisis, dan penggunaan data yang lebih akurat dan efisien, serta meningkatkan kemampuan administrasi pembangunan untuk merespon kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan cepat. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan pengembangan layanan publik yang lebih efisien, seperti layanan kesehatan dan pendidikan online dan pemerintahan elektronik (e-government), yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Secara keseluruhan, transformasi digital dapat membawa manfaat dan peluang besar bagi administrasi pembangunan, jika dilakukan dengan cara yang tepat danberkelanjutan. Transformasi digital dapat mempercepat dan memperkuat proses pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga administrasi pembangunan untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi yang tepat untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Tulungen, E. E., Saerang, D. P., & Maramis, J. B. (2022). Transformasi Digital: Peran Kepemimpinan Digital. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(2).

Indahsari, K., & Listiana, Y. Model Transformasi Digital untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal Partisipatif.

Hadiono, K., & Santi, R. C. N. (2020). Menyongsong Transformasi Digital.

Septiani, S. (2020). Administrasi Pembangunan.

Dadang Solihin, S. E. (2021). ADMINISTRASI PEMBANGUNAN. Jakad Media Publishing.

Deradjat, D., & Deradjat Mahadi Sasoko, M. M. Bahan Ajar-Administrasi Pembangunan Semester Genap 2021/2022. Bahan Ajar-Administrasi Pembangunan.

Ngusmanto, H. (2015). Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan.

Siahaan, A. Y., & Pardede, P. D. K. (2022). TRANSFORMASI PEMBANGUNAN MELALUI PELAYANAN PUBLIK. CV Pena Persada.

Royyana, A. (2018). Strategi transformasi digital pada pt. Kimia farma (persero) tbk. Journal of Information Systems for Public Health, 5(2), 15-32.

Sreseh Kabupaten Sampang. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 4(2), 143-156.

Simangunsong, J. (2010). Pengembangan E-government di Indonesia. Jurusan Magister

Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta.