JARAK.ID, Gorontalo – DPRD Kabupaten Gorontalo melalui Komisi III tak ingin sekadar jadi penonton. Lewat rapat kerja yang digelar Senin (23/02/2026) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo, komisi ini menegaskan komitmennya mengawal ketat program kerja pemerintah daerah pada tahun berjalan.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III, Irwan Dai, dan dihadiri para anggota komisi bersama sejumlah mitra teknis pemerintah daerah. Di antaranya Bappeda Kabupaten Gorontalo, Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, BPBD Kabupaten Gorontalo, Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo, Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, hingga RSUD MM Dunda Limboto. Dalam arahannya, Irwan menegaskan rapat kerja tersebut bukan agenda seremonial belaka. Ia menyebut, forum itu menjadi ruang sinkronisasi lintas sektor agar seluruh program tetap berada di jalur kepentingan masyarakat.
“Komisi III memiliki tanggung jawab besar memastikan setiap program berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran. Fungsi pengawasan harus benar-benar kita optimalkan,” tegas Irwan di hadapan peserta rapat.
Ia menilai, perencanaan yang matang tak akan berarti tanpa pengawalan yang konsisten. Sejumlah program strategis—mulai dari infrastruktur, lingkungan hidup, perhubungan hingga layanan kesehatan—disebutnya perlu monitoring intensif agar tidak melenceng dari rencana awal.
Tak hanya soal pengawasan, Irwan juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran. Ia meminta seluruh mitra kerja menyampaikan progres program secara terbuka dan terukur. “Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo,” ujarnya lugas.
Selain itu, Komisi III menegaskan komitmennya pada fungsi legislasi. Irwan menyebut pihaknya akan mendorong lahirnya regulasi yang adaptif terhadap kebutuhan daerah, terutama di sektor pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat akan terus menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pembahasan program maupun regulasi. “Sinergi adalah kunci. Tanpa koordinasi yang baik, program sebaik apa pun tidak akan maksimal,” tandasnya.
Lewat rapat kerja ini, Komisi III menegaskan posisinya sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah daerah—mengawal pembangunan agar tetap transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada publik.
