ABSTRAK : Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode survei literatur atau literature survey. Metode ini mencakup teori-teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Bagian ini mengulas konsep dan teori yang digunakan dengan menggunakan literatur yang tersedia, terutama artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah. Dari majalah yang tersedia di toko atau online. Menurut World Commission for the Environment and Development (WCED), Brundtland Commission, 1987, administrasi pembangunan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Administrasi pembangunan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu.
kata kunci: Administrasi pembangunan, infrastruktur, pelayanan publik.
PENDAHULUAN
Manajemen pembangunan adalah proses pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan. Tujuan umum penyelenggaraan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan sektor ekonomi. Manajemen pembangunan meliputi berbagai aspek seperti perencanaan pembangunan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi program pembangunan. Manajemen pembangunan juga memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai aktor seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.
Infrastruktur didefinisikan sebagai semua fasilitas dasar fisik dan organisasi yang diperlukan untuk menjalankan suatu sistem atau kegiatan, baik pada tingkat individu, komunitas, maupun nasional. Infrastruktur mencakup berbagai jenis fasilitas seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, rel kereta api, listrik, pasokan air, dan komunikasi. Infrastruktur yang baik dan terpelihara dengan baik sangat penting untuk kemajuan dan stabilitas negara atau wilayah mana pun. Peralatan infrastruktur yang tepat dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan produktivitas di banyak sektor ekonomi. Selain itu, infrastruktur berperan penting dalam memperlancar peredaran barang dan jasa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau badan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pelayanan publik mencakup banyak jenis pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pemadam kebakaran, keamanan, pengadilan, dan pembersihan lingkungan. Pelayanan publik dianggap penting karena secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Pelayanan publik juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial, mencegah korupsi, dan memastikan kepentingan publik di atas kepentingan individu dan kelompok tertentu.
Layanan publik biasanya didanai oleh pemerintah melalui pajak dan dikelola oleh entitas publik atau nirlaba yang berspesialisasi dalam menyediakan layanan tersebut. Pelayanan publik juga memerlukan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan keadilan dalam pemberian pelayanan kepada publik. Layanan publik sering dikaitkan dengan pemerintah, tetapi juga dapat disediakan oleh sektor swasta atau organisasi nirlaba. Contohnya termasuk perusahaan air swasta yang menyediakan air bersih dan penyedia layanan kesehatan nirlaba yang menyediakan layanan kesehatan bagi orang-orang yang tidak mampu membayarnya.
Bagaimanapun juga, pelayanan publik harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat.
METODE PENELITIAN
Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode survei literatur atau literature survey. Metode ini mencakup teori-teori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Bagian ini mengulas konsep dan teori yang digunakan dengan menggunakan literatur yang tersedia, terutama artikel yang diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah. Dari majalah yang tersedia di toko atau online.
Penelitian dengan menggunakan teknik literature review membantu mengembangkan konsep dan teori yang menjadi dasar kajian penelitian. Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan penelitian yang perlu dilakukan, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan aspek-aspek baik teoretis maupun praktis. Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis dapat dengan mudah memecahkan masalah yang sedang diteliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
- Proses penyelenggaraan Muslembang di Kecamatan Dusun Selatan Kegubernuran Barito Selatan.
Musyawarah perencanaan pembangunan (Muslembang) dilakukan secara bertahap dari tingkat pengaduan/desa, kabupaten/kota hingga provinsi, pusat/nasional. Kajian ini berfokus pada Kabupaten Muslembang. Ada proses yang harus dilalui untuk melaksanakan kegiatan Muslembang. Mengadakan Mus Lembang di Kelurahan Dusun Selatan. Proses ini dikenal dengan alur desainnya, keterlibatan komunitas, dan segala bentuknya. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa proses reflektif (Murembang) perencanaan pembangunan di Provinsi Dusun Selatan sejalan dengan teori Ryad dan Bratakusumah (2004), dimana perencanaan pembangunan didasarkan pada alternatif dan keputusan. Ini dapat diartikan sebagai proses memformulasi. Data Driven – Informasi dan fakta merupakan bahan untuk melakukan berbagai fungsi/aktivitas sosial, baik fisik (materi) maupun non fisik (mental dan spiritual), guna mencapai tujuan yang lebih baik digunakan sebagaimana Fenomena yang muncul ini juga sejalan dengan Tjokroamidjojo-nya ( 1989) teori bahwa perencanaan terkait pembangunan adalah proses berkelanjutan yang melibatkan perspektif perencanaan dan implementasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rencana pembangunan yang efektif untuk mencapai suatu tujuan pembangunan adalah suatu tujuan yang diikuti dengan berbagai langkah tindakan (sarana) sebagai sarana pelaksanaan yang konkrit. .
Menurut Patton (2005:2) Hakikat konsep pembangunan adalah membawa perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut Pattons Kartasasmita (2005), praktek pembangunan harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan, dan pembangunan harus mampu membawa perubahan kehidupan agar menuju kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. :1) Pengembangan adalah proses mengubah pekerjaan yang direncanakan menjadi lebih baik.
- Pembentukan Tim Muslembang Kabupaten
Salah satu tahapan atau proses kegiatan Muslembang di Kecamatan Dusun Selatan adalah pembentukan Tim Kecamatan Murembang. Langkah-langkah ini konsisten dengan teori desain yang dijelaskan dalam Conyers dan Hils (1990) poin 1 (1). Pengambilan keputusan untuk mengadopsi desain, d.H. Pada fase ini, kerangka organisasi ditentukan. Tetapkan tujuan dan buat rencana. Selain teori Conyers and Hills, ada fenomena bahwa tim ini dibentuk untuk mengarahkan kegiatan Murembang di kabupaten Dusun Selatan, dan negosiasi dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Tim Pengorganisasian Murembang. . aturan dan peraturan. Hal ini sesuai dengan teori Sitangan yang mendefinisikan perencanaan sebagai alat atau unsur yang dimaksudkan untuk menggerakkan dan mengarahkan suatu organisasi dan bagian-bagiannya.
- Hambatan pelaksanaan kegiatan Muslembang di Kabupaten Dusun Selatan adalah tingginya tuntutan dari pemerintah daerah yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016.
Dalam proses Muslembang Provinsi Dusun Selatan tahun 2015, banyak harapan dari berbagai instansi agar rencana pembangunan daerah dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2016-nya, di saat dana awal pembangunan daerah masih terbatas dengan dana yang terbatas. Itu sudah selesai. Tidak dapat dipungkiri bahwa dana tersebut digunakan, sehingga masyarakat di sini perlu memahami kondisi anggaran kecamatan Dusun Selatan saat ini. Sebagaimana dikutip Santosa de Bob Sugeng Hadiwinata (2009:130), syarat mendasar untuk tata kelola yang baik adalah sinergi antara sektor publik (membaca peraturan dan pedoman) dan sektor masyarakat sipil (kegiatan swadaya untuk mengembangkan produktivitas, ekonomi, efisiensi dan efektivitas). Saya harus. Persyaratan mendasar untuk membangun good governance meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas (daya tanggap), kepatuhan, keadilan, efisiensi dan efektivitas, dan akuntabilitas.
Karena keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegiatan muslemban, pelaksanaan muslemban tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sebagaimana dikutip Santosa de Bob Sugeng Hadiwinata (2009:
130), syarat mendasar untuk tata kelola yang baik adalah sinergi antara sektor publik (membaca peraturan dan pedoman) dan sektor masyarakat sipil (kegiatan swadaya untuk mengembangkan produktivitas, ekonomi, efisiensi dan efektivitas). Saya harus. Persyaratan mendasar untuk membangun good governance meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas (daya tanggap), kepatuhan, keadilan, efisiensi dan efektivitas, dan akuntabilitas.
KESIMPULAN
Administrasi pembangunan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik suatu negara. Administrasi pembangunan dapat membantu merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Selanjutnya, manajemen pembangunan dapat memastikan bahwa proyek-proyek ini dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.
Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, penyelenggara pembangunan dapat melakukan analisis terhadap kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, manajer pengembangan dapat merencanakan dan menganggarkan proyek infrastruktur ini dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan proyek ini secara efisien dan efektif. Selain itu, development manager dapat memantau dan mengevaluasi proyek infrastruktur tersebut untuk memastikan bahwa kualitas infrastruktur yang dibangun memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Dalam meningkatkan pelayanan publik, administrasi pembangunan dapat membantu merencanakan, mengembangkan, dan mengelola pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Manajemen pembangunan dapat memastikan bahwa pelayanan publik tersedia secara memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, manajemen pembangunan dapat memastikan bahwa layanan publik ini disampaikan pada tingkat tinggi dan efektif.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik negara. Proses penganggaran, perencanaan dan pemantauan yang efisien dan transparan oleh administrasi pembangunan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Abe, Alexander. 2002.Perencanaan Daerah Partisipatif. Solo: Pondok Edukasi
Bob, Sugeng Hadiwinata. 2009. Good Governance; Konsep dan Teori, Mata Kuliah Demokrasi, Civil Society, dan Kepemerintahan. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Conyers, Diana. 1994.Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
Conyers, Diana dan Hills, Peter. 1992. An Introduction to Development Planning in The Third World. Jhon Wiley dan sons. New york
Hasibuan, H. Malayu SP. 1988. Manajemen Sumber DayaManusia. Jakarta: Bumi Aksara __________, H. Melayu SP. 1998. Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah, jakarta.
Kartasasmita, Ginanjar. 1997.Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Michael, Todaro. 1977.Pembangunan ekonomi di dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.
Milles, MB & Hubberman, AM. 2014. Analisis Data Kualitatif, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
Patton, Adri. 2005 Diktat: Teori Pembangunan, Samarinda: program S1 Pemerintah Integratif.
Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2004.Perencanaan Pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung : PT. Refika Aditama
Todaro. 1977. Economics Development in the Third World. New York: Longman Limited
Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga”. Diterjemahkan oleh Drs. Haris Munandar, M.A. dan Yati Sumiharti, SE. Jakarta: PT. Gelora Aksara utama.
Tjokroamidjojo. 1989. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Masagung.
