JARAK.ID, GORONTALO_ Pemerintah Kabupaten Gorontalo resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Limboto dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Kerja sama itu guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat hukum.
Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh Pjs. Bupati Gorontalo Sukri Botutihe dan Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, abvianto Syaifullah dilaksanakan di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (10/10/2024).
Adapun melalui sinergi ini, Pemkab Gorontalo berharap mampu meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepatuhan hukum, sekaligus menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Abvianto Syaifullah menegaskan, kerja sama tersebut membuka ruang bagi Kejari Limboto untuk memberikan pendampingan hukum kepada Pemkab Gorontalo. Pendampingan ini diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran yang berujung pada masalah hukum di bidang perdata dan TUN.
RelatedPosts
“Langkah ini bersifat preventif agar kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai aturan hukum, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalisir,” kata Abvianto.
Senada, Sukri Botutihe menilai kerja sama ini sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan profesional. “Pendampingan dari Kejaksaan sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil pemerintah tidak melanggar hukum, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir,” jelasnya.
